 |
| Aksi Para Mahasiswi Demo Jokowi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (20/5/2015). Foto: Dok. Penulis. |
Lembaga kemahasiswaan itu yakni Koalisi Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum (KKBM-FH) Universitas Halu Oleo (UHO), Pusat Kajian Kostitusi (Pusakko) UHO, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UHO, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Sultra, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sultra.
Dalam pernyataan sikapnya KAMMI Sultra menyatakan selama 7 bulan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dan para mentrinya justru bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jokowi-JK selama ini dianggap hanya menguntungkan para korporat dan swasta asing.
Sementara itu, DPD IMM Sultra menyatakan banyak kebijakan Jokowi yang tidak terarah diantaranya memperpanjang izin PT Freeport dan Newmont, kegaduhan politik, ketidakpastian hukum, pencabutan subsidi BBM, rupiah yang yang terus merosot, dan lainsebagainya.
“Jokowi tidak “tidak merdeka” dalam mengambil keputusan strategis bangsa, tidak bisa lepas dari kepentingan elit politik dan para korporat. Jika presiden "tidak merdeka" maka jangan harap Indonesia dapat merdeka seutuhnya,” dalam pernyataan sikap DPD IMM Sultra.
Bangsa Indonesia saat ini berkiblat pada para elit politik, korporat, dan Negara neo-imperialis yang membawa misi neo-imperialisme. DPD IMM Sultra menyatakan bangsa Indonesia tidak lagi mengutamakan nilai-nilai ke-Tuhan-an dan nilai-nilai kemanusiaan universal untuk menuju kebangkitan nasional yang sesungguhnya.
Penulis: Muhamad Taslim Dalma (Jurnalis ZonaSultra.Com)\
 |
| Aksi Mahasiswa dan Mahasiswi Saat Demo Jokowi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (20/5/2015). Foto: Dok. Penulis. |
 |
| Aksi Para Mahasiswi Demo Jokowi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (20/5/2015). Foto: Dok. Penulis. |
