 |
| Ratusan Mahasiswa yang Tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Berunjuk Rasa di Jalan Raya Kota Kendari, Senin (6/4/2015). Foto: Dok. Penulis |
JENDELASULTRA.BLOGSPOT.COM, KENDARI - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI) asal Sulawesi Tenggara (Sultra) berdemonstrasi di sepanjang jalan Kota Kendari dan di DPRD Provinsi Sultra dengan membawa pocong-pocongan serta keranda mayat bertuliskan Jokowi, Senin (6/4/2015).
Mahasiswa menuding rezim Presiden Joko Widodo & Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan penghianat Rakyat. Kebijakan Jokowi yang tiba-tiba menaik-turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) menurut BKLDK semakin memperlihatkan wajah asli pemerintahan Jokowi-JK sebagai pengemban neoliberalisme. Belum genap setahun memimpin Jokowi-JK telah berhasil mencabut dan melempar BBM ke ranah pasar global akibatnya harga BBM naik turun yang berdampak pada kenaikan harga barang (Inflasi) dimana-mana.
Ratusan Mahasiswa ini dalam pernyataan sikapnya mengungkapkan alasan pemerintah bahwa subsidi BBM membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah sebuah kebohongan besar. Sementara pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif juga bohong sebab pembangunan yang diagung-agungkan Jokowi ternyata akan dibiayai dengan cara utang luar negeri.
Sejak tahun 1967 sampai awal 2015, kapitalis (perusahaan minyak) asing telah menguasai 90 % sektor hulu (tambang) minyak di Indonesia. Kebijkan Jokowi-JK yang menyerahkan harga minyak ke pasar bebas menurut BKLDK agar mereka (asing) juga bisa menguasai sektor hilir (Perdagangan) BBM di Indonesia.
"Upaya asing dalam merampok dan menguasai kekayaan alam ini dilakukan secara sistematis termasuk menempatkan penguasa boneka. Lewat bonekanya di eksekutif dan DPR maka asing menitipkan berbagai undang-undang neoliberalisme," Tuding para mahasiswa.
Mahasiswa menuding rezim Presiden Joko Widodo & Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan penghianat Rakyat. Kebijakan Jokowi yang tiba-tiba menaik-turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) menurut BKLDK semakin memperlihatkan wajah asli pemerintahan Jokowi-JK sebagai pengemban neoliberalisme. Belum genap setahun memimpin Jokowi-JK telah berhasil mencabut dan melempar BBM ke ranah pasar global akibatnya harga BBM naik turun yang berdampak pada kenaikan harga barang (Inflasi) dimana-mana.
Ratusan Mahasiswa ini dalam pernyataan sikapnya mengungkapkan alasan pemerintah bahwa subsidi BBM membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah sebuah kebohongan besar. Sementara pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif juga bohong sebab pembangunan yang diagung-agungkan Jokowi ternyata akan dibiayai dengan cara utang luar negeri.
Sejak tahun 1967 sampai awal 2015, kapitalis (perusahaan minyak) asing telah menguasai 90 % sektor hulu (tambang) minyak di Indonesia. Kebijkan Jokowi-JK yang menyerahkan harga minyak ke pasar bebas menurut BKLDK agar mereka (asing) juga bisa menguasai sektor hilir (Perdagangan) BBM di Indonesia.
"Upaya asing dalam merampok dan menguasai kekayaan alam ini dilakukan secara sistematis termasuk menempatkan penguasa boneka. Lewat bonekanya di eksekutif dan DPR maka asing menitipkan berbagai undang-undang neoliberalisme," Tuding para mahasiswa.
Mahasiswa tidak hanya menggelar aksi di jalan raya Kota Kendari tapi juga di sekretariat DPRD Provinsi Sultra. Para mahasiswa dari berbagai lembaga ini cukup lama menggelar aksi di kantor wakil rakyat itu. Permintaan mereka yang ingin bertemu langsung ketua DPRD Provinsi Sultra Abdurrahman Saleh tidak terpenuhi karena dia sedang tidak berada di tempat.
Mahasiswa yang hanya mendapati anggota DPRD sempat bersitegang di ruang rapat karena BKLDK memaksa bertemu ketua DPRD langsung. Aksi ratusan mahasiswa di sekretariat DPRD berakhir tanpa solusi meskipun sudah berdiskusi dengan santai bersama sejumlah anggota dewan di halaman kantor itu.
Mahasiswa yang hanya mendapati anggota DPRD sempat bersitegang di ruang rapat karena BKLDK memaksa bertemu ketua DPRD langsung. Aksi ratusan mahasiswa di sekretariat DPRD berakhir tanpa solusi meskipun sudah berdiskusi dengan santai bersama sejumlah anggota dewan di halaman kantor itu.
Lewat aksi itu para mahasiswa asal Sultra ini menghimbau rakyat Indonesia untuk menghancurkan sistem ekonomi neoliberal dan segera diganti dengan sistem yang lebih Islami. Mereka juga mengajak seluruh mahasiswa di tanah air untuk menghentikan rezim kepemimpinan Jokowi-JK yang dinilai tidak menjalankan amanah rakyat Indonesia.
Penulis: Muhamad Taslim Dalma
 |
| Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Saat Berunjuk Rasa Menyusuri Jalan Raya di Kota Kendar. Foto: Dok. Penulis |
 |
| Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Sempat Bersitegang dengan Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sultra di Ruang Rapat Dewan. Foto: Dok. Penulis |
 |
| Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Berdiskusi dengan Sejumlah Anggota Dewan di Halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sultra. Foto: Dok. Penulis |
