Ilustrasi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra). |
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sultra Taufan Alam mengatakan pihaknya akan menyampaikan pemerintah provinsi (Pemprov) agar penempatan Pj di daerah pilkada sebisa mungkin adalah orang yang netral. Selama ini hal yang tidak benar yakni birokrat kebanyakan bermain untuk memenangkan calon-calon tertentu.
“Oleh karena itu kita coba membenahi provinsi Sultra ini secara bertahap. Kita mulai dari sekarang dengan menetralkan pegawai negeri untuk tidak memasuki permainan politik. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat para pj menjadi netral,” Kata Taufan di sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Senin (18/5/2015).
Salah satu cara penempatan pj adalah dengan penyilangan misalnya yang akan menjadi pj bupati di Muna maka jangan putra daerah asal Muna sehingga pj itu tidak memiliki kepentingan langsung. Dengan begitu kata Taufan hal itu dapat menjadi upaya efektif untuk mencegah kepentingan mengintervensi prosesi pilkada.
Jika dengan disilangkan masih ada juga yang coba bermain maka sudah tugas Komisi I untuk meluruskan. Taufan mengatakan Komisi I DPRD Provinsi Sultra tetap akan terjun langsung untuk mengawasi. Sementara ini yang terpenting dalam proses awal pihaknya akan meminta pemprov agar dapat menurunkan Pj Bupati yang betul-betul bisa netral. (Baca Juga: 7 Pj Bupati Pimpin Daerah Pilkada di Sultra)
Penulis: Muhamad Taslim Dalma (Jurnalis ZonaSultra.Com)